JAKARTA, jurnal-idn.com - Kinerja pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus meningkat di tahun 2025 lalu. Penindakan melaui Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak 11 kali dan penetapan 118 tersangka, hingga pengembalian aset negara sebesar Rp1,53 Triliun adalah torehan prestasi gemilang. Termasuk penangkapan jaksa dan hakim menunjukkan kembali jati...
0
Catatan Akhir Tahun 2025 Indonesia Police Watch (Bagian II)
JAKARTA, jurnal-idn.com - Institusi Polri tidak serius dan tidak konsisten mengawal reformasi kulturalnya. Hal itu terlihat sangat jelas pada tindakan pembatalan pemecatan (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat/PTDH) anggotanya yang divonis bersalah, kemudian menjadi hukuman demosi melalui sidang di tingkat banding Komisi Kode Etik Profesi (KKEP). Budaya ini semakin marak setelah kasus...
0
Catatan Akhir Tahun Indonesia Police Watch 2025 Bagian I
JAKARTA, jurnal-idn.com - Sepanjang tahun 2025, Indonesia Police Watch (IPW) mencermati, forum Gelar Perkara Khusus (GPK) pada Biro Wassidik Bareskrim Polri, ditengarai sering dijadikan semacam “lahan bisnis” atau “komoditi dagangan” untuk dipakai menghambat dan menghalangi penegakan hukum oleh Pemohon Dumas, yang berkepentingan atas penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang telah memiliki...
0
IPW Desak Kapolri Tindak Aparatnya Yang Bubarkan Diskusi dan Bedah Buku “Reset Indonesia”
JAKARTA, jurnal-idn.com - Indonesia Police Watch (IPW) mengecam keras tindakan aparat yang membubarkan diskusi dan bedah buku “Reset Indonesia” dan meminta Kapolri menindak tegas anggotanya yang terlibat di lokasi acara. Kegiatan diskusi dan bedah buku “Reset Indonesia” berlangsung di Pasar Pundensari, Desa Gunungsari, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Sabtu...
0
IPW Menilai Langkah Kapolri Terbitkan Perpol 10/2025 Bisa Disebut Tidak Taati MK
JAKARTA, jurnal-idn.com - Indonesia Police Watch (IPW) menilai polemik hukum pasca-terbitnya Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 di tengah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tidak bisa dibaca secara hitam-putih, tetapi harus dipahami dalam situasi politik, ekonomi dan sosial Indonesia saat ini tentang perspektif VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity...
0
Dewas KPK Akan Periksa Penyidik, Dugaan Enggan Panggil Bobby Nasution
JAKARTA, jurnal-idn.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) agendakan memeriksa penyidik sekaligus Kepala Satuan Tugas KPK, Rossa Purbo Bekti yang diduga enggan memanggil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution di penyidikan kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan jalan. “Yang bersangkutan (Rossa Purbo Bekti) sudah dipanggil. Besok diperiksa,” ujar...
0
Soal Kasus ASDP: Biasanya APH Pasti Kalah Dengan Opini Publik
JAKARTA, jurnal-idn.com - Kasus korupsi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) harus dilihat kembali secara lebih utuh dan komprehensif. Perbincangan yang ramai di lini media sosial, tidak boleh serta hanya diterima dari satu perspektif saja. Biasanya bila berhadapan dengan opini publik yang massif, Komisi Pemberantasan Kotupsi (KPK) atau institusi Aparat...
0
KPK: Pihak Yang Didalami di Penyelidikan Whoosh Tahu Pengadaan Lahan
JAKARTA, jurnal-idn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan pihak yang didalami pada penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh di lingkungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) merupakan pihak yang tahu soal pengadaan lahan. “Tentu pihak-pihak yang diduga mengetahui ataupun berkaitan dengan proses-proses pengadaan lahan...
0
IPW mendorong Polri Berantas Pertambangan Ilegal di Tanah Air
JAKARTA, jurnal-idn.com - Indonesia Police Watch (IPW) mendukung gerak cepat Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Moh. Irhamni untuk memberantas pertambangan ilegal di tanah air, karena dalam sepekan ini, telah dilakukan penanganan tambang ilegal oleh Dittipidter Bareskrim Polri. Pertama, yakni tambang emas di dekat Sirkuit Mandalika yang diduga...
0
LSAK: Beranikah Presiden Prabowo Nonaktifkan Menteri Imipas Atas Putusan Bebas Setnov?
JAKARTA, jurnal-idn.com - Keputusan pembebasan bersyarat oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarkatan (Kemenimipas) kepada Setya Novanto bukan saja diduga menyalahi peraturan. Namun hal ini juga telah mencederai rasa keadilan. Menteri Imipas harus bertanggungjawab. Dia mestinya diberhentikan atau dinonaktifkan selama gugatan atas pemberian pembebasan bersyarat pada Setnov. Ini juga mesti jadi atensi...