YOGYAKARTA, jurnal-idn.com – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) serta Yayasan Inovasi Teknologi Indonesia (Inotek Foundation) menuntaskan program pendampingan Small Medium Enterprise Expo Pembiayaan dan Investasi Crowdfunding (SME EPIC) tahun 2024 kategori The Business Link Up Batch 2.
Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi KemenKopUKM Ali Manshur menjelaskan bahwa kegiatan ini dihadiri oleh 15 investor/lembaga keuangan/potential buyer dan 33 UKM yang berasal dari DIY, Malang, Blitar, Semarang, Bitung, Madura, Surabaya, Salatiga, Mataram, Jember, Maumere, Ternate, Sidoarjo, Surakarta, Kendal, Banyuwangi, Kudus, Tangerang dan Papua.
“Program SME EPIC merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi tantangan UKM melalui kolaborasi dengan lembaga pembiayaan, investor, off taker, training center, komunitas, inkubator bisnis dan lainnya,” kata Ali Manshur, Jumat (20/9/2024).
Program ini dilaksanakan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 18-19 September 2024. Adapun 15 lembaga keuangan/investor/potential buyer yang berpartisipasi mencakup PT LBS Urun Dana, PT Shafiq Digital Indonesia, PT Amartha Mikro Fintek, UMG Idealab, WahyooGroup, Kadin DI Yogyakarta, HIPMIDI Yogyakarta, Krisna Oleh-Oleh Nusantara Jogja, Jogja Pasaraya, Bakpia Jogkem, Lawson, Indomaret, Alfamidi, INBISMA, BSI dan CIMB Syariah.
Ali menjelaskan sekitar 47% kebutuhan pembiayaan UMKM belum dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan karena perbankan atau lembaga pembiayaan umumnya menuntut adanya agunan. Di sisi lain tingkat suku bunga perbankan yang relatif tinggi menjadi hambatan bagi UMKM untuk mengajukan pembiayaan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah terus berupaya melakukan terobosan kebijakan. Di antaranya mengembangkan skema pembiayaan untuk supply chain sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).
Selain itu KemenKopUKM juga secara konsisten melaksanakan program-program pendampingan pembiayaan seperti program SME EPIC dengan tujuan untuk memfasilitasi kolaborasi dan sinergi antara UKM potensial dengan para investor dan lembaga keuangan.
“Penerapan innovative credit scoring bisa jadi solusi sebagai alternatif bagi lembaga keuangan untuk menilai kelayakan usaha UKM yang terkendala keterbatasan agunan, serta pengembangan skema kredit program pemerintah yang bersifat tematik seperti KUR untuk penyedia barang dan jasa pemerintah,” tutur dia.
Aspek Pendanaan
Sementara itu Ivi Anggraeni, Executive Director InotekFoundation, mengatakan saat ini terdapat tiga tantangan utama yang dihadapi oleh UKM yaitu aspek pendanaan, aspek pemasaran dan aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk itu SME EPIC menjadi salah satu terobosan untuk mengatasi permasalahan itu.
“Beberapa kegiatan pendampingan yang dilaksanakan dalam rangka SME EPIC antara lain workshop pembiayaan dan perluasan pasar, business matching melalui platform, pelatihan business matching, coaching dan mentoring serta diakhiri dengan the business link up,” ujar Ivi.
Di tahun 2024 ini sebanyak 350 UKM telah mendaftar sebagai peserta SME EPIC namun setelah proses kurasi ditetapkan 61 UKM yang berkesempatan melakukan pitching di depan investor dan lembaga keuangan pada the business link up yang telah dilaksanakan di Jakarta dan DIY. “Sampai dengan Agustus 2024, program SME EPIC tercatat telah memfasilitasi pendanaan bagi UKM senilai Rp2,7 miliar dan deal pembelian dari buyer senilai Rp1,47 miliar,” ujarnya.
Tatik Ratnawati, Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DIY, mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan kegiatan SME EPIC The Business Link Up yang diselenggarakan di DIY. Melalui kegiatan ini diharapkan para pelaku UKM bisa mendapatkan solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi terutama terkait akses pembiayaan.
“Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong dan menjadi semangat bagi dinas yang membidangi koperasi dan UKM di wilayah DIY dan daerah lain untuk menyelenggarakan program pendampingan bagi pelaku UKM,” urai dia.
Erwin Tambunan
“Penerapan innovative credit scoring bisa jadi solusi sebagai alternatif bagi lembaga keuangan untuk menilai kelayakan usaha UKM yang terkendala keterbatasan agunan,” urai Ali Manshur. Foto: KemenKopUKM.
Artikel ini sudah terbit di govnews-idn.com