The hottest news from everywhere for everyone!

KemenKopUKM Paparkan Hasil Monev Penyaluran KUR Tahun 2023

JAKARTA, jurnal-idn.com – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) rampung memonitoring dan evaluasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di 23 provinsi Indonesia yang melibatkan responden sebanyak 1.047 debitur KUR dan 182 penyalur KUR.

“Hasilnya, secara garis besar masih terdapat beberapa temuan,” ucap Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius pada Seminar Nasional Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan KUR Tahun 2023, di Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Acara dihadiri jajaran direksi bank penyalur KUR secara hybrid  dan Yulius menjelaskan hasil monev menyebutkan ada debitur KUR Mikro dan KUR Super Mikro dengan plafon sampai dengan Rp100 juta yang dikenai agunan tambahan.

“Untuk KUR Kecil dengan plafon di atas Rp100 juta hingga Rp500 juta dikenai agunan tambahan yang tidak wajar. Yaitu, melebihi dari jumlah akad yang diterima,” kata Yulius.

Kemudian, ada juga dana KUR yang diterima tidak sepenuhnya dipakai untuk modal usaha. Ada sebagian yang digunakan untuk keperluan lain seperti renovasi rumah, membeli kendaraan dan lainnya.

Hasil monev lainnya, terdapat dana KUR yang diendapkan oleh bank, yaitu dengan cara diblokir atau ditahan beberapa bulan sebagai semacam jaminan. “Lalu, ada debitur KUR yang pada saat menerima kreditnya, ternyata pernah atau sedang menerima kredit lainnya,” papar Yulius.

Oleh karena itu, Yulius menekankan penyalur KUR yang meminta agunan tambahan diprogram KUR dengan plafon sampai dengan Rp100 juta, dikenai sanksi berupa subsidi bunga atau marjin KUR tidak dibayarkan atau pengembalian subsidi bunga atau marjin yang telah dibayarkan.

Sebesar 3%

Yulius menjelaskan, suku bunga/marjin KUR skema Super Mikro (plafon maksimal Rp10 juta) ditetapkan sebesar 3%. KUR Mikro dan KUR Kecil tetap sebesar 6% untuk debitur KUR baru, serta suku bunga meningkat berjenjang sebesar 7%, 8% dan 9% untuk debitur KUR berulang.

Selain itu, dipaparkan pula ketentuan pembatasan jumlah akses ke KUR Mikro (plafon di atas Rp10 juta-Rp100 juta) berdasarkan sektor ekonomi. Pertama, sektor produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan (4P) dapat mengakses KUR sebanyak maksimal 4 kali.

“Sementara sektor produksi non (4P) dan perdagangan, dapat mengakses KUR maksimal 2 kali,” tegasnya.

Terkait realisasi penyaluran KUR tahun 2023 sampai dengan 20 November 2023, berdasarkan data SIKP sebesar Rp218,40 triliun atau sebesar 73,54% dari target sebesar Rp297 triliun kepada 3,93 juta debitur. “Dengan strategisnya program KUR, maka perlu langkah bersama untuk memastikan tercapainya penyaluran atau akses KUR yang mampu memberdayakan UMKM tepat sasaran. Sejalan dengan itu, ranah pengawasan menjadi faktor penting yang perlu digiatkan,” tutur Yulius.

Sebagai bagian dalam pelaksanaan tugas pengawasan, KemenKopUKM telah melaksanakan monev penyaluran KUR. “Pelaksanaan monev KUR dilakukan kedeputian Usaha Mikro dan melibatkan para Pendamping KUR dengan metode survei menggunakan sampling data random menggunakan SIKP,” ujar Yulius.

Ditambahkan melalui hasil dari Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUR Tahun 2023 ini bertujuan untuk menyusun kebijakan ke depan dan pengawasan akan diperketat agar penyaluran KUR lebih baik lagi.

Sementara itu, Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat (OR TKPEKM) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Agus Eko Nugroho meyampaikan bahwa selanjutnya perlu dilakukan kajian terkait dampak KUR terhadap perekonomian dan peningkatan berbagai aspek kehidupan.

Peran Pendamping KUR

Kepala UKM Centre FEB UI Zahra Kemala Nindita Murad mengapresiasi langkah strategis KemenKopUKM melakukan monev penyaluran KUR. Sehingga, bisa tergambar penyaluran KUR sesuai aturan atau tidak, hingga berbasis proccess based dan output based.

Meski begitu, Zahra masih melihat kelemahan penyaluran KUR dari sisi sosialisasi di tengah masyarakat. “Masih banyak yang membutuhkan KUR, tapi mereka tidak tahu harus kemana dan bagaimana pengurusannya,” tukas Zahra.

Oleh karena itu, Zahra berharap peran Pendamping KUR bisa lebih dimaksimalkan. “Para pendamping KUR tidak hanya fokus sampai tahap pencairan. Namun, harus lebih lagi pada tahap monev.”

Selain itu, kata Zahra, ada kebutuhan akan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. “Misalnya, pelatihan terkait operasional mesin produksi. Ini menjadi peran bagi Pendamping KUR untuk melakukan itu, agar UMKM naik kelas,” labjut Zahra.

Direktur Eksekutif INDEF Tauhid juga mengapresiasi monev penyaluran KUR agar dapat diketahui bahwa arah KUR tepat sasaran atau tidak. “Bila ada kekurangan, bisa segera diperbaiki,” beber Tauhid.

Tauhid berharap ke depan tergambar juga data UMKM yang sudah naik kelas. “Survei seperti ini sangat memungkinkan untuk dilakukan, dengan berbagai indikator dan parameter. Misalnya, dilihat dari peningkatan kapasitas usaha dan indikator lainnya,” Tauhid mengutarakan.

Mulia Ginting – Erwin Tambunan

Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius menjelaskan, ada juga dana KUR yang diterima tidak dipakai untuk modal usaha. Ada sebagian digunakan renovasi rumah, membeli kendaraan. Foto: KemenKopUKM.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *