The hottest news from everywhere for everyone!

KemenKopUKM: Pelaku KUMKM Harus Utamakan Mediasi Dalam Sengketa Hukum

JAKARTA, jurnal-idn.com – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) meminta agar pelaku Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Mengah (KUMKM) mengutamakan komunikasi yang baik dan mediasi mengatasi persoalan sengketa hukum. KemenKopUKM bersama Mahkamah Agung, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Dewan Sengketa Indonesia bekerjasama menyelenggarakan Webinar Mediasi dengan tema Pendekatan Efektif dalam Penyelesaian Sengketa Koperasi dan UMKM.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim mengatakan, kegiatan ini diharapkan bisa memberi gambaran dan pemahaman bagi para pengurus dan anggota koperasi serta UMKM dalam penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi sebagai entitas usaha.

“Permasalahan atau sengketa dunia usaha merupakan hal yang sebisa mungkin dihindari Koperasi dan UMKM. Karena tidak jarang kasus yang menimpa koperasi dan pelaku UMKM berakhir di pengadilan yang akan menguras waktu, tenaga dan biaya. Memang secara konvensional penyelesaian sengketa di dunia bisnis dilakukan melalui proses litigasi,” ucapnya saat membuka Webinar daring, Kamis (22/2/2024).

Dalam proses litigasi, para pihak ditempatkan pada posisi yang saling berlawanan satu sama lain, di mana litigasi merupakan sarana akhir (ultimum remidium) yang ditempuh setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Oleh sebab itu, koperasi dan pelaku UMKM perlu mengetahui hal-hal mendasar hukum agar permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan secara efektif.

Penyelesaian sengketa atau Dispute Resolution dapat diselesaikan melalui non litigasi. Penyelesaian melalui non litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Di Indonesia, lanjutnya, penyelesaian non litigasi ada dua macam, yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Dua hal inilah yang bisa menjadi opsi yang dipilih UMKM untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur non litigasi.

“Untuk Memperoleh Wawasan”

“Saya harap pengurus, anggota koperasi dan pelaku UMKM dapat memanfaatkan pertemuan ini dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh wawasan dan pemahaman terkait cara-cara efektif yang dapat diaplikasikan dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi ketika menjalankan usahanya,” katanya.

Kepala Biro Hukum dan Kerja sama Kementerian Koperasi dan UKM Henra Saragih mengatakan, pemerintah telah membuka layanan bantuan hukum kepada UMKM. Sebagaimana amanat dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM pada pasal 48.

Dalam beleid itu dijelaskan bahwa setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (setiap dinas) wajib menyediakan layanan bantuan hukum dan pendampingan kepada pelaku UMKM yang meliputi penyaluran hukum, konsultasi hukum, mediasi dan penyusunan dokumen hukum.

Hanya saja, kata dia, belum semua pemerintah daerah menjalankan amanat itu. “Untuk itu saya juga menyarankan ke pemda agar membuat tempat khusus pengaduan bagi UMKM agar UMKM bisa mendapatkan layanan bantuan hukum,” tegasnya.

Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Takdir Rahmadi menjelaskan, semua perkara atau sengketa perdata wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 kecuali perkara-perkara yang disebut dalam Pasal 4 ayat 2.

“Dalam beleid itu disebutkan, perkara yang wajib dimediasi di pengadilan adalah perkara niaga yang diadili oleh pengadilan niaga, prosedur PHI, putusan KPPU, hingga sengketa yang telah diupayakan melalui mediasi tetapi tidak berhasil,” ujar Takdir.

Erwin Tambunan

 

v“Permasalahan atau sengketa dunia usaha merupakan hal yang sebisa mungkin dihindari Koperasi dan UMKM,” ujar Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim. Foto: KemenKopUKM.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *