The hottest news from everywhere for everyone!

KemenKopUKM Perkuat Kolaborasi Kembangkan Koperasi dan UMKM

BANDUNNG, jurnal-idn.com – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) memperkuat komitmen mengembangkan koperasi dan UMKM di tanah air melalui kolaborasi dengan lebih banyak pihak. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama KemenKopUKM Henra Saragih mengikuti agenda Kolaborasi Pengembangan Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan  di Bandung, Selasa (6/2/2024).

“Melalui temu mitra ini, saya berharap seluruh kerjasama yang telah disusun dalam bentuk Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama dapat diimplementasikan melalui program kegiatan yang berkolaborasi dengan banyak pihak, hingga mampu memberikan dampak yang signifikan bagi pengembangan koperasi dan UMKM,” kata Henra.

Henra mengungkapkan, sejak Maret 2021 sampai dengan Desember 2023, pihaknya telah memfasilitasi berbagai jenis kerja sama yang tertuang dalam bentuk Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama sebanyak 150 dokumen dengan lebih dari 100 mitra kerja sama baik di tingkat menteri maupun unit teknis.

“Sedangkan sepanjang 2023, KemenKopUKM melalui Biro Hukum dan Kerjasama telah memfasilitasi sebanyak 45 kerja sama yang melibatkan 44 stakeholder, baik yang berasal dari Kementerian/Lembaga, BUMN, swasta, hingga perguruan tinggi di seluruh Indonesia,” kata Henra.

Menurut Henra, kerja sama yang terjalin tersebut telah mendukung tercapainya target beberapa program strategis KemenKopUKM, mulai dari program koperasi modern dan penyusunan RUU Perkoperasian, pengentasan kemiskinan ekstrem, PLUT KUMKM, transformasi formal usaha mikro, Rumah Produksi Bersama, pembiayaan melalui skema KUR, hingga Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Henra menambahkan, target serupa juga berusaha dicapai oleh KemenKopUKM pada tahun 2024, di antaranya melalui program pendataan lengkap KUMKM dengan target 21,4 juta data, Rumah Produksi Bersama dengan target 7 lokasi, hingga revitalisasi pasar rakyat.

“Selain itu, terdapat juga program pengentasan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan di 97 kabupaten/kota, layanan rumah kemasan sebanyak 10 unit, hingga redisain 63 PLUT KUMKM,” ujar Henra.

Ditegaskan, target-target pembangunan tersebut tidak akan dapat dicapai secara sendiri-sendiri. Sehingga kolaborasi dan sinergi menjadi kata kunci bagi pencapaian target bagi banyak pihak.

Pada kesempatan itu Biro Hukum dan Kerjasama KemenKopUKM mengundang 15 mitra dalam negeri yang terdiri dari tujuh Kementerian/Lembaga, lima BUMN/swasta, serta tiga perguruan tinggi yang telah bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM sepanjang 2023.

Badan Standardisasi Nasional

Adapun ke-15 mitra adalah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, LPP-Radio Republik Indonesia, Badan Standardisasi Nasional, Badan Pusat Statistik, Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ombudsman RI, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Lazada Indonesia, Pegadaian, Ikatan Akuntan Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjajaran serta Bina Nusantara University.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum Badan Pusat Statistik (BPS) Margaretha Ari Anggorowati menyatakan, kolaborasi antara BPS dengan KemenKopUKM sejak 2022 telah menghasilkan sejumlah hal di antaranya rampungnya pendataan UMKM di seluruh provinsi Indonesia selain Bali dan DI Yogyakarta.

“BPS sebagai pembina statistik sektoral terus mengawal kegiatan statistik, salah satunya melalui pendataan lengkap UMKM yang sangat penting karena data ini akan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tutur Margaretha.

Guru Besar Bina Nusantara University Professor Meyliana mengungkapkan, KemenKopUKM bersama dengan Binus University telah melakukan sejumlah kerjasama, terkait dengan pembuatan smart factory yang pada tahun 2024 melibatkan 6 UMKM terpilih dan akan berlanjut menjadi 10 UMKM di tahun 2025.

“Pembuatan smart factory berupa laboratorium juga terintegrasi dengan berbagai pemanfaatan dengan perguruan tinggi maupun masyarakat, seperti pemanfaatan lab untuk pengayaan kelas dan materi ajar, hingga pelatihan UMKM,” jelas Meyliana.

Sementara itu, Vice President External Affairs Lazada Indonesia Yovan mengatakan, sejak tahun 2023 Lazada telah berkolaborasi bersama KemenKopUKM dengan misi mendukung percepatan transformasi digital dan mendorong UMKM naik kelas.

“Sejak itu kami berkolaborasi menyelenggarakan berbagai pelatihan, mulai dari pelatihan ekonomi dengan inkubator, hingga ekonomi digital dengan perempuan. Komitmen kami tidak berubah untuk terus mengembangkan platform yang mudah dan inklusif dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi digital melalui perdagangan dan teknologi,” tegas Yovan.

Biro Hukum dan Kerjasama KemenKopUKM secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kerjasama yang telah dijalin untuk mengetahui sejauh mana dampak yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang terimplementasi.

Mulia Ginting – Erwin Tambunan

“Melalui temu mitra ini, saya berharap seluruh kerjasama yang telah disusun dalam bentuk Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama dapat diimplementasikan,” ujar Henra Saragih. Foto: KemenKopUKM.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *