The hottest news from everywhere for everyone!

KemenKopUKM Raih Peringkat 2 Zona Hijau Pelayanan Publik Dari Ombudsman RI

JAKARTA, jurnal-idn.com – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) meraih predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dari Ombudsman RI dengan nilai 92,91 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kualitas Tertinggi) kategori A atau zona hijau dengan menempati peringkat 2.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman RI atas anugerah penghargaan kepada KemenKopUKM. “Anugerah ini menjadi motivasi bagi KemenKopUKM untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik ke depan,” kata SesKemenKopUKM seusai menerima penghargaan dari Ombudsman RI, di Jakarta, Kamis (14/12/2023).

Penghargaan ini, kata SesKemenKopUKM, akan dijadikan penyemangat, sekaligus menjadi bahan evaluasi kementeriannya untuk terus meningkatkan kinerja berdasarkan indikator dan kriteria penilaian yang telah disampaikan.

Dia menyebutkan melalui indikator dan kriteria yang telah ditentukan oleh Ombudsman RI, pihaknya akan semakin berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan berinovasi dalam keterbukaan informasi, sekaligus memperbaiki hal-hal yang masih perlu ditingkatkan.

“Apresiasi ini merupakan satu amanah, kepercayaan dan motivasi untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kami serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh lapisan masyarakat,” ujar SesKemenKopUKM.

Menjadi Penyemangat

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, dalam pidatonya pada Penganugerahan Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 mengatakan, penganugerahan kepatuhan pelayanan publik kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, harus dapat menjadi penyemangat dan mendorong peningkatkan pelayanan publik secara kontinyu dan berkesinambungan.

“Meningkatkan pelayanan publik dibutuhkan komitmen dan upaya bersama, beserta disiplin yang panjang. Karena pelayanan yang baik akan meningkatkan kesan yang baik, sehingga masyarakat akan merasakan dampak positif dari pelayanan publik yang berkualitas,” tutur Mokhammad Najih.

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, penilaian kepatuhan bertujuan untuk mendorong pencegahan maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Tidak kalah penting hasil penilaian kepatuhan ini, dapat digunakan untuk mengevaluasi reformasi birokrasi pemerintah, dalam hubungannya dengan pelayanan publik yang ke depannya dapat terus dikembangkan,” lanjut Mokhammad Najih.

Mulia Ginting – Erwin Tambunan

SesKemenKopUKM Arif Rahman Hakim (kedua dari kanan) bersama stafnya ketika menerima penghargaan dari Ombudsman RI. Foto: KemenKopUKM.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *