The hottest news from everywhere for everyone!

MenKopUKM: Belanja Barang dan Jasa Pemerintah ke UMKM Jadi Katalis Pembangunan

JAKARTA, jurnal-idn.com – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan, belanja barang dan jasa pemerintah terhadap produk UMKM sebesar 40% menjadi nadi sekaligus katalis bagi proses pembangunan nasional.

“Saya meyakini acara ini tidak hanya akan berdampak signifikan terhadap sektor pengadaan di Indonesia, tetapi juga menjadi katalis untuk perubahan yang lebih luas dalam pembangunan nasional,” kata MenKopUKM pada Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023 dengan tema “Transformasi Pengadaan untuk Indonesia Maju” di Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Hadir dalam Rakornas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 2023, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala LKPP Hendrar Prihadi dan 2.179 utusan dari Kementrian, Badan, Lembaga, serta Pemprov, Pemkot/Pemkab seluruh Indonesia.

Teten Masduki mengatakan, LKPP telah mengungkapkan potensi pembelian produk dalam negeri yang signifikan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) mencapai Rp810,91 triliun, angka yang menggambarkan komitmen kuat untuk mendukung pembelian dalam negeri dan pengembangan UMKM. Tercatat, sampai dengan 1 November 2023, realisasi Pengdaaan Barang/Jasa (PBJ) UMKM sebesar Rp221,49 triliun dan Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp474,62 triliun.

“Ini angka yang memotivasi kita untuk terus memperkuat mekanisme pengadaan. Dalam semangat ini, kami mengundang semua pihak untuk berkolaborasi mengatasi tantangan ini dan berinovasi bersama untuk bersatu memajukan pengadaan barang dan jasa yang lebih optimal, transparan dan adil bagi semua,” ujar MenKopUKM.

Teten memaparkan, pada 2022, Indonesia menghadapi tantangan dengan lebih dari separuh transaksi belum tercatat di SPSE, hal ini menunjukkan peluang besar yang belum dimanfaatkan terutama dalam swakelola dan pengadaan langsung. Sebanyak 87% UMKM terlibat dalam e-katalog dengan sejumlah besar produk, namun masih banyak yang belum terjual.

“Kita perlu mengatasi isu strategis seperti optimalisasi pasar untuk produk UMK bersertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang masih rendah, sosialisasi PBJ dan TKDN yang belum merata, pemberdayaan UMK untuk bersaing di era disrupsi global dan adaptasi terhadap inovasi yang cepat.”

Ditegaskan, Kementerian Koperasi dan UKM terus berkomitmen mendukung transformasi pengadaan barang dan jasa, dengan fokus pada pemberdayaan UMKM.

Infrastruktur Yang Memadai

“Kami akan menguatkan klaster UMKM dengan kerjasama bisnis yang solid, insentif fiskal yang kompetitif dan infrastruktur yang memadai. Upaya modernisasi sistem pengadaan elektronik dan penerapan kebijakan afirmasi akan mempermudah akses dan meningkatkan transparansi, didukung portal informasi yang memudahkan akses data pengadaan,” tukas Menteri.

Selain itu, diperlukan optimalisasi database nasional penyedia untuk memastikan proses lelang berjalan lancar. “Hal ini, bersamaan dengan perencanaan belanja yang efisien, pengawasan yang ketat dan pelatihan berkualitas untuk pembuat kebijakan, akan menjamin efektivitas implementasi kebijakan,” urai MenkopUKM.

Diingatkan dalam setiap langkah kebijakan dan setiap usaha, adalah investasi untuk masa depan bangsa. “Kita tidak hanya membangun infrastruktur dan sistem, tetapi kita juga membangun mimpi dan aspirasi UMKM untuk bersaing dan berjaya. Bersama, kita akan mengarahkan Indonesia menuju kemakmuran yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” terangnya.

Dalam rakorknas PBJ 2023, Menteri mengajak K/L untuk bertransformasi mewujudkan visi Indonesia yang maju dan berkelanjutan. “Bersama, mari kita arungi transformasi ini dengan UMKM sebagai nadi pembangunan, mewujudkan visi Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan,” pinta dia.

Sementara itu Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan pengadaan barang/jasa pemerintah, saat ini terus menunjukkan tren positif. Hal ini terbukti dengan naiknya sejumlah indikator pengadaan di antaranya, pengadaan PDN pada 2022 masih 70%, pada 2023 (sampai 27 Oktober) sudah mencapai 90%.

Sedangkan untuk penggunaan produk UMKM dan koperasi yang pada 2022 mencapai 36,1% kini sampai 27 Oktober 2023 naik menjadi 37,6%. “Memang masih di bawah ketentuan Inpres 27/2022 yang menyaratkan minimal 40%, namun kita optimistis akan terus naik sampai akhir tahun ini,” ungkap Hendrar.

Tercatat untuk produk tayang UMKM di e- katalog, juga mengalami kenaikan. Jika pada 2022 masih 2,4 juta produk tayang dengan transaksi senilai Rp83,9 triliun, kini sampai 27 Oktober 2023, sudah mencapai 6,9 juta produk tayang senilai Rp1.613 triliun.

Mulia Ginting – Erwin Tambunan

MenKopUKM Teten Masduki bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kepala LKPP Hendrar Prihadi usai Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023. Foto: KemenKopUKM.

Artikel ini sudah terbit di jurnal-ina.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *