Resmikan Rice Mill Plant, MenKopUKM Konsolidasikan Pengelolaan Hasil Pertanian

INDRAMAYU, jurnal-idn.com – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan pentingnya para petani mengkonsolidasi pengelolaan hasil tani padinya, seperti yang dilakukan Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) untuk membangun ekosistem produksi pangan dengan inovasi teknologi, melalui pembangunan pabrik Rice Mill Plant (RMP) di Indramayu, Jawa Barat (Jabar).

“RMP merupakan bagian ekosistem penting dalam produksi pangan. AB2TI menjadi gerakan agar petani sejahtera. Maka, benar yang dikerjakan dari hulu ke hilirnya. Petani berdaulat di bidang benih dan bagaimana itu diproduksi dan bisa sampai ke pasar. Ini ekosistem yang dibangun,” ucap MenKopUKM pada Grand Launching Rice Mill Plant milik PT AB2TI di Indramayu, Jabar, Selasa (11/6/2024).

Dia menegaskan, membangun ekosistem petani yang berdaulat, perlu juga dipikirkan bagaimana konsep integrative farm. Yakni pabrik RMP yang terhubung dengan supply chain-nya, agar tidak perlu mencari gabah sampai ke luar provinsi.

“RMP milik AB2TI ini memiliki kapasitas produksi 20-40 ton per hari. Maka yang harus dipikirkan selanjutnya, apakah kapasitas tersebut bisa dipenuhi oleh produk gabah petani tersebut. Untuk memenuhi stok gabah diperlukan juga capital (modal) yang kuat,” ujarnya.

Maka selanjutnya, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) melakukan beberapa piloting terkait korporatisasi petani, dengan memberikan pembiayaan atau modal kepada petani-petani di bawah naungan koperasi yang terhubung dengan offtaker.

Salah satunya, model korporatisasi petani dengan pembiayaan pre-financing kepada 1.200 petani di Al-Itifaq Ciwidei, Bandung, Jabar yang memproduksi 8 ton sayur dan buah per hari untuk memasok kebutuhan di pasar ritel modern. Untuk itu LPDB-KUMKM perlu menyuntik pembiayaan Rp900 juta per ton kepada koperasi untuk membeli dari petani secara tunai 100%.

Dalam hal ini misalnya, AB2TI dibantu oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) agar bisa menghubungkan ke offtaker seperti Bulog maupun perusahaan lainnya, yang kemudian pembiayannya bisa dibantu melalui LPDB KUMKM atau perbankan. “Bantuan pembiayaan diberikan supaya koperasi punya kemampuan membeli 100% petani lewat pre-financing,” katanya.

Menteri menegaskan, para petani dalam negeri tidak bisa lagi bertani sendiri-sendiri, melainkan harus kolektif. “Kita menerapkan korporatisasi. Kita harus bergabung di satu koperasi agar terbentuk skala ekonomi. Sendiri-sendiri itu nggak bisa,” tegasnya.

Adanya RMP oleh AB2TI diharapkan bisa mengkonsolidasikan hasil tani para petani kecil dengan memotong rantai pasok yang panjang, sehingga keuntungan akan kembali ke petani dan cita-cita untuk menyejahterakan petani dapat terwujud.

“Ekosistem ini yang kita ingin untuk kembangkan. Model bisnis sekaligus ekosistem bisnisnya. Hal ini pun bisa menjadi model korporatisasi, petani padi akan jadi bagian support pembiayaan, bagian ekosistem koperasi,” lanjutnya.

Tak hanya itu, MenKopUKM menegaskan, arah kebijakan pengembangan koperasi dan UKM adalah modernisasi koperasi. Modernisasi dilakukan antara lain dengan pemanfaatan inovasi teknologi dan juga bisa masuk ke rantai pasok industri.

Masa Depan Pembangunan

Ketua AB2TI Dwi Andreas Santosa mengatakan, guna mendukung kreativitas petani kecil dalam konservasi benih, pemuliaan, pengembangan, seleksi, tata niaga benih dan pengembangan teknologi pertanian diharapkan bisa menjadi sumbangan penting bagi masa depan pembangunan pertanian dan kesejahteraan petani.

“Saat ini, anggota AB2TI tersebar di 125 kabupaten/kota di 25 provinsi, yang ke depannya diharapkan terus tumbuh menjadi organisasi besar,” terangnya.

Dwi bangga, di sepanjang tahun 2023 Nilai Tukar Petani (NTP) telah mencapai angka 100, dengan rata-rata tahun lalu mencapai 110 atau membaik selama setahun ini. “Kami bergerak bersama ribuan petani menghasilkan benih unggul termasuk padi. Mimpi kami mewujudkan petani berdaulat, mandiri, dan sejahtera,” harapnya.

Bupati Indramayu Nina Agustina menyambut baik hadirnya RMP milik AB2TI di Indramayu. Dia menekankan, pembangunan RMP ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sekitar maupun petani. “Termasuk harus ada sinergi antara Bulog dengan petani, sehingga tercipta stabilisasi di tingkat produsen dan konsumen. Dan diharapkan bisa menjaga Cadangan Beras Pemerintah (CBP),” pintanya.

Dia mengatakan, melalui Dinas Koperasi dan UKM Indramayu, pihaknya juga terus berupaya menumbuhkembangkan koperasi dan UMKM sebagai salah satu upaya menggerakkan ekonomi Indramayu. Di samping bertujuan meningkatkan bisnis komersial, juga berlandaskan kesejahteraan sosial.

“Di Indramayu saat ini koperasi pertanian terdapat 38 unit, di antaranya 29 aktif dan 9 tidak aktif. Sementara koperasi nelayan sebanyak 26 koperasi, di antaranya 24 aktif dan 2 tidak aktif,” dia merinci.

Nina menambahkan, Indramayu merupakan salah satu daerah lumbung pangan nasional yang meraih peringkat 1 tingkat nasional sebagai produsen tertinggi beras mencapai 1,8 juta ton per tahun.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menuturkan, ada tidaknya badai El-Nino, Presiden Joko Widodo memerintahkan Bapanas agar memiliki stok, tak boleh ada alasan tidak bisa dipenuhi.

“Bulog hari ini memiliki stok 1,76 juta ton. Apalah ini cukup? Belum. Bulog minimal harus punya 3 juta ton. Maka, kami di Bapanas bersama seluruh pihak mendorong produksi dalam negeri. Adanya RMP AB2TI ini diharapkan membantu stok atau cadangan beras Pemerintah,” ungkapnya.

Arief menambahkan, RMP AB2TI menjadi yang pertama bagi petani untuk memiliki kapasitas sebesar 20-40 ton produksi dan bisa menjadi model untuk daerah lain. Sehingga, pihaknya sangat mendukung ada penggilingan padi menengah kecil yang berkolaborasi dengan usaha besar, agar produksinya dapat diserap secara optimal.

Mulia Ginting – Erwin Tambunan

“Kita menerapkan korporatisasi. Kita harus bergabung di satu koperasi agar terbentuk skala ekonomi. Sendiri-sendiri itu nggak bisa,” tegas Teten Masduki. Foto: KemenKopUKM.

Artikel ini sudah terbit di govnews-idn.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *