JAKARTA, jurnal-idn.com – Menanggapi usulan pemotongan fasilitas dan gaji anggota DPR, saya, Suroto, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), menilai langkah itu belum menyentuh akar persoalan.
Masalah utama parlemen kita bukan sekadar pada besarnya gaji dan fasilitas, melainkan pada hak budget yang selama ini melekat pada DPR. Seharusnya DPR berfungsi sebagai lembaga pengawas eksekutif, memastikan pemerintah bekerja sesuai kepentingan rakyat. Namun karena memiliki kewenangan budgeting, DPR justru sering berperan ganda: sebagai pengawas sekaligus pemain.
Hak budget inilah yang membuka ruang praktek politik transaksional. Banyak kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat tetap lolos tanpa koreksi berarti dari parlemen, karena ada kompromi dan “kongkalikong” di balik proses anggaran.
Saya mengusulkan agar reformasi kelembagaan parlemen dilakukan lebih fundamental: hapuskan hak budget DPR. Parlemen cukup menjalankan fungsi pengawasan dan penyambung aspirasi rakyat, bukan ikut membagi-bagi anggaran.
Sebagai gantinya, sistem penyusunan anggaran negara perlu mengadopsi model participatory budgeting atau penganggaran partisipatif. Dalam mekanisme ini, eksekutif langsung berdialog dengan rakyat di tempat anggaran akan dialokasikan.
Misalnya, jika anggaran dialokasikan untuk menyelesaikan persoalan kampung kumuh, maka musyawarah anggaran harus dilakukan bersama warga kampung kumuh tersebut, bukan dibicarakan di gedung parlemen, istana, atau pendopo.
Dengan cara ini, rakyat sebagai pihak yang paling berkepentingan dapat terlibat langsung, sementara eksekutif benar-benar mendapat mandat dari masyarakat. Parlemen tetap berperan mengawasi proses agar transparan, akuntabel dan berpihak pada kepentingan publik.
Reformasi ini mendesak agar demokrasi kita tidak lagi dikendalikan transaksi elite, tetapi benar-benar menjadi demokrasi ekonomi dan politik yang partisipatif.
Jakarta, 2 September 2025
Oleh : Suroto
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)
Suroto
