JAKARTA, jurnal-idn.com – Kementerian Pertanian mengklaim bahwa sepanjang tahun 2025 produksi beras nasional sebesar 34,69 juta ton. Meningkat 4,07 juta ton atau 13,29% dibandingkan tahun 2024. Diklaim surplus beras sebesar 3,52 juta ton. Sementara luasan panen sebanyak 11,32 juta hektar atau meningkat 12,69%.
Perhitungan produksi beras nasional tersebut didasarkan pada asumsi perhitungan rendemen konversi Gabah Kering Giling (GKG) menjadi beras sebesar 64,12%. Satu asumsi yang sebetulnya juga kurang representatif karena hanya didasarkan pada satu musim kemarau di bulan Agustus-September 2025. Apalagi dipengaruhi obsesi untuk penyerapan gabah oleh Bulog yang menurunkan kualitas beras dan otomatis rendemen.
Kalau mau rasional, sebetulnya yang lebih mendekati kenyataan adalah hitungan dari United State Departement Of Agriculture (USDA) yang angkanya sebesar 57,69 %. Data rendemen USDA ini juga menjadi lebih aman juga bagi kepentingan nasional agar kita tidak bias politik.
Jangan sampai obsesi politik untuk hanya sekedar tunjukkan kinerja namun ternyata membahayakan bagi kepentingan nasional. Menurut saya Presiden juga mesti menurunkan tim intelejen khusus untuk mengecek ini secara independen. Angka angka yang over confident ini sepertinya sudah mendekati obsesif-ilutif dan politis.
Jangan sampai angka ini kelak menimbulkan gejolak sosial ketika kenyataanya kita justru mengalami defisit. Karena hitungan kami dengan pendekatan yang paling konservatif dengan gunakan pendekatan basis konsumsi dari USDA dan produksi dari BPS saja masih defisit.
Ilusi Surplus
Fenomena “dont count the tail” yang pernah terjadi di Ukraina mestinya jadi pelajaran. Di mana pemerintah optimis kebutuhan susu terpenuhi hanya dengan menghitung jumlah sapi, namun kenyataanya ibu-ibu rumah tangga memprotes kelangkaan susu. Jangan sampai faktanya kita alami defisit pangan tapi data-data yang ditampilkan menutup kenyataan. Ilusi surplus beras ini sebetulnya berbahaya karena jika kenyataanya kita defisit maka juga akan dorong aktifitas import beras ilegal.
Dalam konteks lebih luas, saya melihat program-program yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian saat ini juga orientasinya short cut dan keberlajutanya sangat diragukan. Rekayasa kelembagaan dan juga pembiayaan yang memungkinkan petani kita maju juga tidak terjadi. Nasib petani kita selalu berada di sektor on farm yang tinggi resiko dan bermarjin rendah. Ini artinya dalam perspektif politik juga menjadi ancaman serius bagi kepentingan stabilitas politik nasional.
Sektor bisnis off farm-nya dan bahkan non farm-nya seperti pembiayaan di sektor pertanian tidak menunjukkan daya dukung ke petani. Semua masih dikuasai oleh mafia kartel. Mereka panen tapi tidak panen, terjebak para pengijon.
Sampai kiamat petani kita kalau pola kebijakan yang dilakukan seperti saat ini mereka akan tetap miskin. Informalisasi petani tanpa penguatan kelembagaan petani mendorong guremisasi alias penyempitan lahan dan degenerasi petani. Gambaran kondisi makro yang sesungguhnya terjadi dengan nasib petani ini juga mengancam program kedaulatan pangan Presiden Prabowo.
Jakarta, 11 Februari 2026
Suroto
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)
Suroto
